PATI, redaksinusantara.id — Sebuah program pemerintah akan semakin terasa manfaatnya ketika hadir tepat di tengah kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut dinilai penting dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Pati.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, mendorong agar program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) tersebut terus dikembangkan dengan memperhatikan pemerataan penerima manfaat.
Sadikin berpandangan, persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan barang. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar.
Karena itu, GPM menurutnya memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga kondisi pasar tetap terkendali.
“Yang harus kita jaga bukan hanya barangnya tersedia, tetapi masyarakat juga mampu membelinya. Di situlah GPM memiliki arti penting,” ujar Sadikin.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat keramaian atau wilayah tertentu. Pemerintah daerah dinilai perlu mempertimbangkan pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan GPM dapat menjangkau kelompok yang memang membutuhkan.
Selain memperluas lokasi, Sadikin juga menilai koordinasi antara pemerintah, distributor, serta pelaku usaha pangan perlu diperkuat. Langkah tersebut diperlukan agar ketersediaan komoditas dan harga yang ditawarkan dapat terjaga.
Menurutnya, stabilitas pangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan kesinambungan kebijakan. GPM bisa menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut, namun harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif.
“Program yang bagus harus terus dievaluasi. Kita ingin GPM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar terlaksana secara administratif,” tegasnya.
Komisi B DPRD Pati, kata Sadikin, siap mengawal kebijakan pangan pemerintah daerah agar orientasi utamanya tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
(ADV)
