PATI, redaksinusantara.id – Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi unsur penting dalam pengelolaan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Keterbukaan informasi mengenai arah kebijakan dan penggunaan anggaran diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Aulia Burhanudin, menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan program, alasan penyesuaian alokasi, serta hasil yang ingin dicapai melalui anggaran daerah.
“Keterbukaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat perlu mengetahui arah penggunaan anggaran dan bagaimana program yang dibiayai tersebut dipertanggungjawabkan,” ucap politikus Muda PPP tersebut.
Pembahasan perubahan APBD menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dalam forum tersebut, turut dibahas tindak lanjut hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
M. Aulia berpandangan, administrasi yang tertib perlu diimbangi dengan penyampaian informasi yang jelas. Dengan demikian, proses penganggaran dapat ditelusuri dan pelaksanaan program lebih mudah dievaluasi.
Ia juga mendorong perangkat daerah untuk menyampaikan perkembangan kegiatan secara proporsional, termasuk capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Menurutnya, keterbukaan informasi dapat memperluas ruang pengawasan publik sekaligus membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan pemerintah daerah.
“Pengelolaan anggaran yang baik membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu tumbuh ketika kebijakan dijelaskan secara terbuka, pelaksanaannya diawasi, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ia berharap prinsip transparansi terus diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan anggaran.
(ADV)
