PATI, redaksinusantara.id — DPRD Kabupaten Pati menekankan agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran. Setiap program yang diusulkan perlu dipastikan memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan pembahasan perubahan APBD harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ketersediaan anggaran, menurutnya, harus diikuti dengan penentuan prioritas agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin pembahasan perubahan APBD dilakukan secara rasional. Setiap program harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, pembahasan perubahan anggaran akan melalui sejumlah tahapan. Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas kerangka umum perubahan APBD, sebelum program-program tersebut dikaji lebih mendalam oleh komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dapat melihat kembali urgensi setiap program sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi keuangan daerah.
“Banggar akan melihat kerangka besarnya, kemudian komisi bersama OPD akan membedah program secara lebih detail. Dari situ kita bisa melihat mana yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas dan mana yang masih bisa disesuaikan,” jelasnya.
Bambang juga mengingatkan agar proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan terukur. Setiap program yang masuk dalam perubahan APBD harus memiliki target serta indikator manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari seberapa besar dana yang berhasil direalisasikan. Hal yang lebih penting adalah hasil yang diperoleh masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.
“Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kita ingin setiap rupiah APBD memberikan output yang jelas dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan perubahan APBD 2026, DPRD Pati juga akan mempertimbangkan sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga program yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Bambang berharap proses pembahasan mampu menghasilkan struktur anggaran yang sehat dan realistis. Dengan penentuan skala prioritas yang tepat, perubahan APBD diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Pati.
(ADV)
