PATI, redaksinusantara.id — Regenerasi kepengurusan partai politik dinilai tidak cukup hanya dengan membentuk struktur organisasi baru. Kader juga perlu memiliki kedekatan dengan masyarakat agar mampu memahami berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Haryono, mengatakan struktur partai di tingkat kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara organisasi politik dengan masyarakat.
Menurutnya, kader yang berada di tengah masyarakat harus mampu menangkap persoalan warga dan menyampaikannya menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan.
“Kader harus tahu apa yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kita memiliki struktur yang lengkap, tetapi tidak mengetahui persoalan yang sedang dihadapi warga,” ujar Haryono.
PKB Pati saat ini memiliki struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang tersebar di 21 kecamatan. Melalui pembentukan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026-2031, Haryono berharap aktivitas kader di tingkat kecamatan semakin dekat dengan masyarakat.
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi warga tidak selalu disampaikan melalui forum formal. Tidak sedikit informasi justru diperoleh dari interaksi langsung kader dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kadang persoalan tidak datang melalui surat atau forum resmi. Bisa muncul ketika kader bertemu petani, pedagang, nelayan, pekerja atau keluarga di desa. Dari situlah kader harus peka,” katanya.
Karena itu, Haryono mendorong pengurus baru untuk tidak hanya berfokus pada agenda internal organisasi. Komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan secara rutin sehingga perkembangan persoalan di masing-masing wilayah dapat diketahui lebih cepat.
Menurutnya, kedekatan dengan warga juga menjadi bagian dari proses kaderisasi politik. Kader akan memiliki pengalaman dalam memahami kebutuhan masyarakat sebelum persoalan tersebut dibawa ke ruang kebijakan.
“Partai harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan hanya ketika partai membutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Haryono juga melihat keberadaan Fraksi PKB di DPRD Pati sebagai salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi yang dihimpun kader di tingkat bawah. Informasi dari lapangan dapat menjadi bahan bagi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi DPRD.
Dengan pola komunikasi tersebut, ia berharap struktur PKB di 21 kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan organisasi, tetapi juga aktif menyerap aspirasi dan mengikuti perkembangan persoalan masyarakat.
Regenerasi kepengurusan, kata Haryono, pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kader, masyarakat, dan anggota legislatif sehingga aspirasi warga memiliki saluran untuk disampaikan dalam proses pembahasan kebijakan.
(ADV)
