PATI – Alokasi anggaran rumah tangga untuk konsumsi makanan masih menjadi porsi terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai langkah preventif dalam menahan laju penurunan daya beli warga, Komisi B DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah untuk terus mempertahankan dan memperluas program pasar pangan murah.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Warsiti, menyatakan bahwa stabilitas harga pangan memiliki kaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi harga komoditas pokok yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan beban hidup warga miskin.
“Bagi masyarakat kecil, selisih harga seribu atau dua ribu rupiah per kilogram bahan pokok itu sangat berarti. Program pangan murah ini terbukti mampu menghemat pengeluaran harian mereka secara signifikan,” kata Warsiti.
Ia menekankan bahwa penguatan daya beli warga merupakan fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan mendasar dapat ditekan, warga memiliki ruang finansial untuk membiayai kebutuhan esensial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Oleh karena itu, Warsiti meminta eksekutif untuk menaruh perhatian lebih pada pengalokasian anggaran subsidi atau fasilitasi distribusi pangan dalam struktur APBD Kabupaten Pati.
“Menjaga perut warga tetap terisi dengan harga yang terjangkau adalah tugas dasar pelayanan publik. Kehadiran program pangan murah yang konsisten adalah bukti kepedulian pemerintah terhadap nasib rakyatnya,” tandasnya.
(ADV)
