PATI – Menghadapi ketidakpastian iklim global dan dinamika harga pasar nasional, daerah dituntut memiliki instrumen perlindungan pangan yang mandiri. DPRD Kabupaten Pati mendorong agar Gerakan Pangan Murah dijadikan salah satu pilar utama dalam dokumen rencana strategis ketahanan pangan daerah.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Warsiti, menyampaikan bahwa penanganan masalah pangan tidak boleh dilakukan secara parsial. Pangan murah harus diposisikan sebagai alat kendali inflasi daerah yang bekerja secara sistematis.
“Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi kelangkaan atau lonjakan harga baru bergerak. Program pangan murah harus diintegrasikan ke dalam peta jalan ketahanan pangan daerah sebagai instrumen penyeimbang pasar,” jelas Warsiti.
Menurutnya, ketersediaan cadangan pangan daerah yang dikelola dengan baik akan memudahkan pemerintah melakukan intervensi kapan saja dibutuhkan. Hal ini penting untuk meredam spekulasi harga di tingkat pedagang besar.
Warsiti optimis bahwa dengan pengelolaan yang visioner dan dukungan penuh dari seluruh elemen legislatif serta eksekutif, Kabupaten Pati mampu menjadi daerah yang mandiri dan tangguh secara pangan.
“Pangan adalah urusan hidup matinya suatu daerah. Dengan menjadikan pangan murah sebagai kebijakan jangka panjang yang terukur, kita sedang membangun benteng ketahanan ekonomi Pati yang kokoh untuk masa depan,” pungkasnya.
