PATI – Komisi A DPRD Kabupaten Pati mendorong adanya langkah nyata untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Salah satu upaya yang akan ditempuh yakni berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD guna mencari ruang penambahan anggaran bagi pelayanan administrasi kependudukan.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Kastomo, mengatakan pelayanan penerbitan e-KTP merupakan layanan publik yang harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai kebutuhan operasional seperti blanko e-KTP, bahan cetak hingga perbaikan alat tidak bisa ditunda karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“Kami akan mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhambat karena kebutuhan operasional tidak terpenuhi,” katanya.
Kastomo menambahkan, koordinasi antara Komisi A dan Badan Anggaran diperlukan agar dapat ditemukan solusi yang tidak mengganggu pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran harus tetap menjaga keseimbangan. Penghematan boleh dilakukan, tetapi pelayanan yang menjadi hak masyarakat tidak boleh dikorbankan. DPRD akan mengawal persoalan ini sampai ada kepastian bahwa pelayanan Disdukcapil tetap berjalan maksimal,” tegas politisi PKB tersebut.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pati segera mengambil langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kendala saat mengurus dokumen kependudukan. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan fondasi bagi berbagai layanan publik lainnya sehingga keberlangsungannya harus benar-benar dijaga.
(ADV)
