PATI, redaksinusantara.id – Dampak kekeringan di Kabupaten Pati dinilai tidak hanya menyentuh kebutuhan air bersih untuk rumah tangga. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat mengganggu aktivitas pertanian, perikanan, hingga sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan mengatakan, kebijakan penanganan kekeringan perlu dirancang dengan cakupan yang lebih luas. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi warga memang harus menjadi prioritas, tetapi keberlangsungan sektor produktif juga tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai penanganan kekeringan hanya melihat kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pertanian juga membutuhkan air. Begitu juga sektor lain yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Muslihan menjelaskan, ketersediaan air memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian masyarakat. Bagi petani, misalnya, minimnya pasokan air dapat memengaruhi jadwal tanam hingga produktivitas lahan.
Ketidakpastian sumber air juga membuat petani harus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi di lapangan. Jika berlangsung dalam waktu lama, dampaknya dapat berujung pada penurunan hasil produksi dan pendapatan.
“Kalau air tidak tersedia, persoalannya bukan hanya tanaman kekurangan air. Dampaknya bisa sampai pada hasil panen dan pendapatan petani,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Muslihan mendorong pemerintah mengarahkan pembangunan sumber air permanen agar memiliki manfaat lebih luas. Infrastruktur yang dibangun di wilayah rawan kekeringan, menurutnya, sebaiknya tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pertanian apabila secara teknis memungkinkan.
Ia menilai pembangunan sumur bor maupun sumber air lainnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah, bukan semata-mata sebagai respons terhadap bencana kekeringan.
“Kalau bisa satu sumber air memberikan manfaat untuk rumah tangga sekaligus membantu irigasi, tentu nilai manfaatnya lebih besar,” jelasnya.
Muslihan juga menekankan perlunya keterpaduan program antarinstansi. Penanganan persoalan air, kata dia, membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah yang menangani kebencanaan, pertanian, pekerjaan umum, serta pengelolaan sumber daya air.
Dengan koordinasi tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Komisi B DPRD Pati, lanjut Muslihan, siap mengawal agar kebutuhan sektor pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap menjadi bagian dari pembahasan kebijakan penanganan kekeringan.
“Air itu menyangkut kehidupan sekaligus penghidupan. Karena itu penyelesaiannya harus melihat dua-duanya,” tandasnya.
(ADV)
