PATI, redaksinusantara.id — Pimpinan DPRD Kabupaten Pati mendorong keberlanjutan program beasiswa bagi 183 mahasiswa menjadi komitmen bersama pemerintah daerah dan dunia usaha.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi menilai persoalan pendanaan tidak boleh menyebabkan program berhenti di tengah jalan.
Ali mengatakan sejak awal program beasiswa tersebut dibangun dengan konsep pembiayaan dari sumber di luar APBD, termasuk dukungan CSR.
“Terlepas wajib atau tidaknya perusahaan memberikan CSR, yang terpenting program beasiswa ini harus tetap diselesaikan karena merupakan komitmen bersama,” ujar Ali.
Sementara itu, Hardi menekankan perlunya skema pendanaan jangka panjang.
“Kami di pimpinan DPRD melihat ini sebagai program yang harus dijaga kesinambungannya. Tetapi sumber dan mekanisme pembiayaannya harus dibuat jelas supaya tidak menimbulkan persoalan baru.” ujar Hardi.
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya menyampaikan adanya sejumlah perusahaan yang tidak lagi memberikan CSR untuk program beasiswa. Pemkab kemudian mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk berkomunikasi dengan Baznas, Bank Jateng, Perumda Air Minum, perbankan daerah dan PG Trangkil.
Ali menambahkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha perlu diperkuat.
“Yang kami harapkan adalah duduk bersama. Pemerintah, DPRD dan perusahaan bisa melihat kebutuhan program sampai selesai, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan di tengah perjalanan.” tutupnya.
Dengan pencairan yang sempat tertunda tiga bulan, Pemkab Pati menyiapkan sekitar Rp582 juta untuk 183 penerima.
(ADV)
