PATI, redaksinusantara.id – Persiapan teknis dan administrasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program infrastruktur yang didanai melalui APBD Perubahan Kabupaten Pati tahun 2026. Dengan tambahan anggaran Rp38 miliar dan waktu pengerjaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan berjalan terencana.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Jaza Khoerul Sofyan, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) agar memperhitungkan kesiapan pelaksanaan setiap kegiatan. Sejumlah pekerjaan, mulai dari pemeliharaan jalan, perbaikan jembatan hingga pembangunan talud, perlu dipersiapkan dengan memperhatikan target waktu dan mutu hasil pekerjaan.
Menurut Jaza, kesiapan sejak tahap awal akan membantu pelaksanaan proyek berjalan lebih lancar. Kelengkapan dokumen, kematangan perencanaan teknis, serta pengaturan jadwal harus dipastikan agar tidak menjadi kendala ketika pekerjaan mulai berjalan di lapangan.
“Waktu pelaksanaan memang terbatas, sehingga persiapan harus dilakukan sejak awal. Mulai dari kesiapan dokumen, perencanaan teknis, hingga pengawasan pekerjaan perlu berjalan beriringan agar target penyelesaian bisa tercapai tanpa mengabaikan kualitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya mempercepat pembangunan tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan perlu dijalankan sesuai aturan agar hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kesiapan internal, Jaza menilai komunikasi antara DPUTR, organisasi perangkat daerah terkait, dan pihak pelaksana perlu diperkuat. Koordinasi yang efektif diharapkan dapat membantu mendeteksi hambatan lebih awal sehingga langkah penyelesaian dapat segera dilakukan.
Ia berharap seluruh pekerjaan yang telah direncanakan mampu diselesaikan sesuai jadwal tanpa mengurangi standar kualitas. Menurutnya, keberhasilan program infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh rampungnya proyek sebelum akhir tahun, tetapi juga oleh kesesuaian hasil pekerjaan dengan kebutuhan dan perencanaan awal.
Komisi C DPRD Pati, lanjutnya, akan terus mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Penggunaan anggaran harus tetap transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(ADV)
