PATI, redaksinusantara.id – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Suhartini, menegaskan pentingnya mencermati dasar hukum setiap program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyusunan anggaran tidak hanya berbicara mengenai besaran alokasi maupun target pembangunan, tetapi juga harus memastikan seluruh kebijakan memiliki pijakan hukum yang jelas.
“Setiap program dan kegiatan yang masuk dalam APBD harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini penting supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Suhartini.
Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Pati 2027 dalam rapat paripurna DPRD.
Suhartini mengatakan pencermatan terhadap regulasi menjadi semakin penting karena terdapat sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi penganggaran daerah.
Ia meminta agar proses pembahasan dilakukan secara teliti, termasuk melihat kesesuaian antara program daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai karena mengejar target kegiatan, kemudian aspek regulasinya justru kurang diperhatikan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Suhartini, akan ikut mencermati pembahasan RAPBD 2027 agar setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap proses tersebut mampu menghasilkan APBD yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat.
(ADV)
