PATI, redaksinusantara.id – Pengelolaan dapur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit. Penilaian itu disampaikan setelah ia meninjau langsung fasilitas dapur dan proses penyediaan makanan bagi warga binaan.
Dalam kunjungannya, Mukit melihat secara langsung proses penyimpanan bahan makanan, pengolahan masakan, hingga pendistribusian makanan ke blok hunian. Ia menilai seluruh tahapan telah dijalankan dengan baik dan memperhatikan aspek kebersihan.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada warga binaan benar-benar layak. Dari hasil yang kami lihat, pengelolaannya sudah cukup baik,” kata Mukit.
Menurutnya, kualitas makanan menjadi salah satu indikator penting dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Karena itu, kebersihan dapur dan keamanan bahan pangan harus selalu menjadi perhatian.
Mukit mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendorong penguatan ketahanan pangan. Program tersebut, menurutnya, juga tercermin dari upaya Lapas Pati memanfaatkan hasil budidaya sendiri untuk memenuhi sebagian kebutuhan dapur.
“Presiden mencanangkan ketahanan pangan. Saya melihat Lapas Pati juga berupaya mendukung program itu melalui pemanfaatan hasil budidaya sayur dan ikan lele untuk kebutuhan konsumsi warga binaan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan warga binaan memperoleh makanan tiga kali sehari dengan menu yang disusun secara bergilir sehingga kebutuhan gizi tetap terjaga.
Bagi Mukit, kualitas makanan yang baik akan berdampak positif terhadap kesehatan warga binaan dan mendukung seluruh program pembinaan yang dijalankan di dalam lapas.
“Saya mengapresiasi jajaran Lapas yang mampu menjaga kebersihan dapur dan kualitas makanan. Ini menunjukkan pelayanan kepada warga binaan dijalankan secara serius. Ke depan, kualitas seperti ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemasyarakatan semakin baik,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
Mukit berharap sinergi antara DPRD dan pihak Lapas terus terjalin sehingga pengawasan terhadap pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kalau pelayanan dasarnya sudah baik, proses pembinaan juga akan semakin efektif. Harapannya, warga binaan dapat menjalani masa pidana dengan sehat dan memiliki bekal yang cukup saat kembali ke masyarakat,” tutupnya.
(ADV)
