PATI, redaksinusantara.id — Persoalan keterbatasan air bersih mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. DPRD Pati meminta pemerintah daerah memperkuat langkah penanganan, khususnya di Kecamatan Pucakwangi, Winong, Jaken, dan Jakenan yang mulai terdampak kekeringan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan warga di wilayah terdampak tetap memperoleh pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Empat wilayah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Ali Badrudin.
Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu mengambil peran penting dalam mengoordinasikan penanganan di lapangan. Distribusi bantuan air bersih harus dilakukan secara cepat sekaligus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
Ali juga menekankan pentingnya koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta DPRD. Informasi mengenai perkembangan kekeringan perlu diperbarui secara berkala sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat mendapatkan air. Setelah itu baru kita bicara solusi jangka panjang,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada wilayah yang saat ini sudah terdampak. Antisipasi juga perlu disiapkan apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dan jumlah desa yang mengalami kekurangan air terus bertambah.
“Jangan hanya bergerak ketika jumlah desa terdampak sudah bertambah. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Ali mendorong pembangunan infrastruktur penyediaan air di kawasan yang memiliki riwayat kekeringan. Sumur bor, embung, dan tempat penampungan air dapat dikembangkan sebagai upaya menyediakan cadangan air bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mulai memikirkan infrastruktur air. Kalau hanya mengandalkan dropping, persoalan ini akan terus berulang setiap musim kemarau,” jelasnya.
Ali menambahkan, DPRD Pati siap mengawal kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penanganan kekeringan. Menurutnya, kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami di DPRD tentu akan melihat kebutuhan di lapangan. Jangan sampai persoalan air bersih ini tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai,” pungkasnya.
(ADV)
