PATI, redaksinusantara.id – Penanganan kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Pati dinilai tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, bersama Sekretaris Komisi A DPRD Pati, Kastomo, mendorong pemerintah melakukan penanganan yang menggabungkan aspek pertanian, pemerintahan desa, kebencanaan dan perlindungan masyarakat.
BPBD Pati mencatat 45 kejadian kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September 2026. Pada saat yang sama, kekeringan telah berdampak pada 40 desa di 10 kecamatan dengan sekitar 1.700 hektare lahan terdampak.
Muslihan mengatakan kekeringan telah memberikan tekanan terhadap masyarakat, khususnya petani.
“Persoalan air dan kebakaran ini saling berkaitan. Ketika kondisi lahan semakin kering, risiko kebakaran meningkat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Sementara Kastomo menekankan pentingnya peran pemerintah desa.
“Desa harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Informasi mengenai titik rawan, kondisi masyarakat dan potensi kebakaran harus cepat disampaikan,” kata Kastomo.
Keduanya juga meminta koordinasi antara OPD diperkuat.
Menurut Muslihan, sektor pertanian perlu mendapat perhatian karena sekitar 1.700 hektare lahan telah terdampak kekeringan.
Sedangkan Kastomo menilai pemerintah desa perlu memiliki prosedur yang jelas dalam menghadapi kejadian kebakaran.
“Jangan sampai penanganan hanya dilakukan setelah terjadi kejadian. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penanganan kekeringan,” tegas mereka.
Pemkab Pati sendiri telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Dalam penanganannya, Pemkab menyiapkan BTT sebesar Rp250 juta dan distribusi air dilakukan ke wilayah terdampak.
(ADV)
