PATI, redaksinusantara.id – Temuan Komisi D DPRD Kabupaten Pati dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah diminta segera ditindaklanjuti. Legislator menilai setiap persoalan yang ditemukan di lapangan perlu diselesaikan agar tidak menghambat tujuan program peningkatan sarana pendidikan.
Sekretaris Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PPP, M Auliya Dian Burhanudin atau Burhan, mengatakan tindak lanjut menjadi bagian penting setelah proses pengawasan dilakukan.
“Setelah ada temuan, tentu harus ada tindak lanjut. Kita ingin setiap persoalan bisa segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” kata Burhan.
Menurutnya, revitalisasi sekolah harus memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan penerima program.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Adika Maulana Prastya. Ia mengatakan setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya sederhana, apa yang direncanakan harus bisa dijelaskan realisasinya. Kalau ada perbedaan, harus ada alasan dan penjelasan yang jelas,” ujar Adika.
Program revitalisasi satuan pendidikan di Pati sebelumnya mencakup 90 satuan pendidikan. Rinciannya meliputi 3 PAUD, 57 SD, 14 SMP, 4 SMA, 6 SMK, 4 PKBM, 1 SLB dan 1 SKB, dengan total anggaran sekitar Rp67 miliar.
Burhan mengatakan besarnya cakupan program tersebut membuat pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara Adika menilai hasil pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program ke depan.
“Kalau ada kekurangan, diperbaiki. Kalau ada persoalan administrasi atau teknis, diselesaikan sesuai mekanismenya. Jangan sampai masalah yang ditemukan justru dibiarkan,” jelas Adika.
Adapun sekolah yang menjadi perhatian dalam temuan Komisi D meliputi SD 01 Kayen, SD 01 Sundoluhur, SD 02 Jimbaran, dan SD 02 Brati.
Keduanya menegaskan Komisi D akan terus mengawal tindak lanjut hasil pengawasan agar program revitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, guru dan peserta didik.
(ADV)
