PATI, redaksinusantara.id – Dampak kemarau panjang di Kabupaten Pati mulai dirasakan lebih luas oleh masyarakat pedesaan. Tidak hanya menyentuh kebutuhan air rumah tangga, kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas pertanian, peternakan, hingga kegiatan ekonomi warga.
Sekretaris Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit, mengatakan penanganan kekeringan perlu melihat dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Ketika air sulit didapat, yang terdampak bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Petani, peternak dan pelaku usaha di desa juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemkab Pati, kekeringan telah berdampak terhadap 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Luasan lahan yang terdampak mencapai sekitar 1.700 hektare.
Pada saat yang sama, kondisi lahan yang kering juga diikuti munculnya kejadian kebakaran. BPBD Pati mencatat 45 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di 38 desa sejak akhir Juli hingga September 2026.
Mukit menilai bantuan air bersih tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, menurutnya, penanganan perlu diperluas agar kegiatan ekonomi warga tidak terhenti selama musim kemarau.
“Bantuan air memang penting untuk kebutuhan mendesak. Tetapi pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama kemarau,” katanya.
Menurut Mukit, sektor pertanian dan peternakan menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian. Ketersediaan air yang terbatas dapat memengaruhi produktivitas sekaligus meningkatkan potensi kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kedua sektor tersebut.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan api di sekitar lahan. Kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memperbesar dampak kerugian.
“Jangan sampai kekeringan yang sudah berat ditambah dengan kebakaran lahan. Kerugiannya akan semakin besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Mukit mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara lebih rinci terhadap wilayah yang terdampak. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan kekeringan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kebutuhan air dalam jangka pendek, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat selama kemarau berlangsung.
(ADV)
