PATI, redaksinusantara.id – DPRD Kabupaten Pati mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama para mitranya memperkuat sistem rantai pasok bahan pangan untuk menjaga kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi D DPRD Pati, Eko Kuswanto, mengatakan pengawasan bahan pangan perlu dilakukan sejak proses pengadaan hingga bahan tersebut siap digunakan di dapur SPPG.
Menurutnya, penerimaan bahan dari pemasok bukan menjadi tahap akhir pengawasan. Setiap bahan yang datang harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.
“Pengadaan jangan dianggap selesai ketika barang sudah diterima. Setelah itu masih ada pemeriksaan, penyimpanan dan pengawasan sampai bahan tersebut digunakan untuk memasak,” ujarnya.
Eko menjelaskan, setiap jenis bahan pangan memiliki karakteristik dan kebutuhan penyimpanan yang berbeda. Karena itu, pengelola SPPG perlu memastikan bahan kering, bahan segar maupun bahan yang membutuhkan pengaturan suhu disimpan pada tempat yang sesuai.
Ia mengingatkan, kualitas bahan yang baik saat diterima dapat mengalami penurunan apabila proses penyimpanannya tidak dilakukan secara tepat.
“Jangan sampai bahan yang kondisinya baik ketika datang justru mengalami penurunan kualitas karena cara penyimpanannya kurang tepat. Pengelolaan setelah bahan diterima juga menjadi tanggung jawab SPPG,” jelasnya.
Selain persoalan penyimpanan, Eko menilai keberlangsungan pasokan juga perlu menjadi pertimbangan dalam memilih mitra pemasok. Pemasok harus memiliki kemampuan menyediakan bahan pangan secara konsisten sekaligus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Ia pun meminta evaluasi terhadap pemasok dilakukan secara berkala. Apabila ditemukan pengiriman bahan yang tidak sesuai ketentuan secara berulang, pengelola perlu mengambil langkah evaluasi terhadap kerja sama tersebut.
“Pemasok juga harus dievaluasi. Kalau berkali-kali mengirim bahan yang tidak memenuhi standar, tentu perlu ada tindakan dan evaluasi terhadap kerja samanya,” tandasnya.
(ADV)
