PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Menurutnya, partisipasi berbagai unsur masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Muslihan mengatakan setiap regulasi yang akan diterapkan kepada masyarakat sebaiknya disusun melalui proses yang terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku UMKM, asosiasi usaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi regulasi yang berlaku.
“Semakin banyak masukan yang diterima, semakin baik pula kualitas regulasi yang dihasilkan. Karena itu, proses penyusunan perda harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat,” ujar Muslihan.
Politisi PPP tersebut menilai keterbukaan dalam pembahasan regulasi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah bersama DPRD.
Ia menambahkan, setiap ketentuan yang nantinya dimuat dalam perda harus didasarkan pada kajian yang objektif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat maupun dunia usaha.
“Kami ingin setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunannya harus didukung data yang akurat, kajian yang matang, dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.
Muslihan memastikan DPRD Kabupaten Pati akan terus membuka ruang dialog selama proses pembahasan berlangsung sehingga setiap masukan yang konstruktif dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi.
“Harapan kami, perda yang dihasilkan nantinya tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mendapat dukungan masyarakat karena disusun melalui proses yang partisipatif, transparan, dan mengakomodasi kepentingan bersama,” pungkasnya.
(ADV)
