PATI – Keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Salah satu yang disoroti adalah potensi terganggunya pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) apabila kebutuhan operasional tidak segera dipenuhi.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Kastomo, menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap anggaran pelayanan administrasi kependudukan. Menurutnya, layanan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan keterbatasan anggaran.
“Kami meminta pemerintah daerah benar-benar memberikan prioritas pada kebutuhan Disdukcapil. Pelayanan administrasi kependudukan harus tetap berjalan optimal karena menyangkut hak masyarakat,” ujar Kastomo.
Ia menjelaskan, kebutuhan seperti pengadaan blanko e-KTP, kertas cetak, hingga perbaikan alat perekaman merupakan komponen penting yang harus dipenuhi agar pelayanan tetap berlangsung.
Menurut Kastomo, efisiensi anggaran memang menjadi kebijakan pemerintah, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat harus menunggu berhari-hari hanya karena persoalan anggaran. Kalau pelayanan dasar terganggu, yang dirugikan bukan hanya Disdukcapil, tetapi seluruh warga yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk sekolah, berobat, bekerja maupun mengakses bantuan pemerintah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Komisi A, lanjut Kastomo, akan terus mengawal pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD agar kebutuhan mendesak Disdukcapil dapat dipenuhi. Ia berharap solusi konkret segera diambil sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
(ADV)
