PATI, redaksinusantara.id – Tindak lanjut terhadap aspirasi tenaga honorer APBD 2005 di Kabupaten Pati mulai memasuki tahap pengkajian. Komisi A DPRD Pati meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menghitung secara rinci kemungkinan pemberian tambahan penghasilan bagi para honorer tersebut.
Sekretaris Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan pembahasan perlu didukung data dari sisi kepegawaian maupun kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, pihaknya mendorong BKPSDM dan DPKAD melakukan kajian sesuai bidang masing-masing.
Menurut Kastomo, BKPSDM diperlukan untuk melihat aspek status dan administrasi kepegawaian, sedangkan DPKAD mengkaji kemampuan serta kebutuhan anggaran apabila kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan.
“BKPSDM melihat dari sisi kepegawaian dan DPKAD dari sisi anggaran. Dari hasil kajian itu nanti bisa diketahui opsi yang memungkinkan untuk ditempuh,” ujar Kastomo.
Ia menyebut saat ini masih terdapat 23 tenaga honorer APBD 2005 yang menjadi bagian dari aspirasi tersebut. Jumlah yang relatif terbatas itu, menurutnya, memungkinkan penghitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara lebih terperinci.
Tidak hanya besaran anggaran, Komisi A juga ingin mengetahui bentuk pemberian yang dapat diterapkan serta dasar hukum yang menjadi pijakannya.
“Harus dihitung secara detail, mulai kebutuhan anggarannya, bentuk pemberiannya hingga aturan yang menjadi dasar. Jadi semuanya jelas,” katanya.
Kastomo berharap kajian dari OPD terkait dapat segera diselesaikan sehingga hasilnya bisa menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dengan adanya data yang lebih lengkap, menurutnya, DPRD akan lebih mudah menentukan langkah terhadap aspirasi para tenaga honorer tersebut.
“Kalau data dan hitungannya sudah ada, pembahasan di DPRD tentu akan lebih mudah. Komisi A siap mengawal agar aspirasi ini mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.
(ADV)
