PATI, redaksinusantara.id — Aspirasi tenaga honorer APBD 2005 di Kabupaten Pati dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan tambahan penghasilan. Di balik usulan tersebut, terdapat persoalan panjang mengenai penghargaan terhadap tenaga yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade.
Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, mengatakan pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih luas.
“Menurut saya ini bukan hanya soal berapa tunjangan yang akan diberikan. Lebih dari itu, mereka ingin ada perhatian dan penghargaan atas pengabdian yang sudah dilakukan selama 21 tahun,” ungkap Danu.
Ia menyebut sebagian tenaga honorer APBD 2005 yang dahulu bekerja bersama kini telah mendapatkan status sebagai PNS maupun PPPK.
Sementara itu, masih terdapat 23 orang yang belum berada pada kondisi yang sama.
“Pengabdian mereka sudah panjang. Tentu pemerintah harus memberikan ruang untuk mencari solusi, meskipun bentuk solusinya nanti tetap harus disesuaikan dengan regulasi,” katanya.
Danu menilai pemerintah daerah perlu membuka komunikasi secara berkelanjutan dengan para honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kebijakan yang dapat diberikan.
“Yang kita dorong adalah adanya kepastian. Pemerintah menjelaskan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, sehingga teman-teman honorer juga mendapatkan kejelasan,” ujarnya.
Menurut Danu, DPRD akan terus mengawal aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pihak eksekutif.
(ADV)
