PATI, redaksinusantara.id – Anggota DPRD Pati dari Fraksi PPP M. Aulia Burhanudin atau Burhan menyoroti penggunaan pembiayaan melalui pinjaman daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan mengenai pembiayaan tersebut menjadi salah satu bagian dalam proses penyusunan perubahan anggaran yang kemudian disepakati DPRD bersama Pemkab Pati.
Burhan mengatakan penggunaan pinjaman harus dilakukan secara terukur karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pembiayaan melalui pinjaman tentu harus jelas peruntukannya. Program yang dibiayai harus memiliki manfaat dan pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya,” ujar Burhan.
Ia menyebut rencana pinjaman daerah berada di kisaran Rp90 miliar, sedangkan realisasinya menurut pembahasan berada di kisaran Rp67 miliar.
Menurutnya, adanya perbedaan antara rencana dan realisasi tersebut perlu disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan.
“Kalau yang terealisasi sekitar Rp67 miliar, tentu penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang ada. Jangan sampai program yang dibiayai tidak jelas prioritasnya,” katanya.
Burhan menilai pembiayaan daerah harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak pembangunan dan memiliki manfaat jangka panjang.
Ia juga meminta pengelolaan kewajiban daerah tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
“Yang penting pembangunan tetap berjalan, tetapi kemampuan fiskal daerah juga harus dijaga,” pungkasnya.
(ADV)
