PATI, redaksinusantara.id — Penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur harus disertai dengan keterbukaan serta pengawasan yang berkelanjutan. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menekankan pentingnya transparansi agar setiap rupiah dari APBD yang digunakan untuk pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Ali menilai, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah. Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap anggaran yang sudah ditetapkan harus kita kawal penggunaannya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program itu dilaksanakan dan sejauh mana hasilnya,” ujar Ali.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pengawasan menjadi salah satu fungsi penting DPRD. Pemantauan dilakukan melalui komisi-komisi sesuai dengan bidang masing-masing, termasuk dengan melihat secara langsung perkembangan pekerjaan di lapangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan perencanaan, tetapi juga memenuhi ketentuan serta memberikan manfaat sebagaimana yang telah ditetapkan.
Ali juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRD Pati belum mendapatkan informasi resmi terkait pihak yang memenangkan lelang sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari APBD. Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar seluruh tahapan proyek dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Ia menegaskan, transparansi sejak awal dapat membantu mencegah munculnya persoalan ketika pekerjaan telah berjalan. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaksana proyek dan masyarakat perlu diperkuat.
“Yang kita inginkan bukan hanya anggarannya terserap, tetapi seluruh prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil akhirnya harus jelas,” tegasnya.
Ali berharap setiap proyek pembangunan yang dibiayai APBD mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurutnya, penyerapan anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan juga harus dilihat dari kualitas pekerjaan dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pengawasan yang konsisten dan keterbukaan informasi, DPRD berharap pembangunan di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
