PATI, redaksinusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menerima audiensi dari paguyuban kepala sekolah SD dan SMP terkait isu yang beredar mengenai rencana pergantian jabatan kepala sekolah. Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk respons atas keresahan yang muncul di kalangan tenaga pendidik.
Dalam agenda tersebut, turut hadir perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Hukum. Kehadiran sejumlah pihak ini diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif serta solusi atas persoalan yang berkembang.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyampaikan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak eksekutif. Ia menegaskan, apabila terdapat persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh eksekutif, maka DPRD siap mengambil langkah sesuai kewenangan.
“Paguyuban kepala sekolah SD dan SMP menyampaikan adanya isu akan diberhentikan. DPRD ini kan sistemnya pengawasan terhadap eksekutif. Kalau eksekutif tidak bisa menangani, baru kita lakukan langkah lebih lanjut. Karena negara ini semua berjalan berdasarkan hukum dan aturan,” ujar Bambang.
DPRD berharap, melalui audiensi ini, persoalan yang berkembang dapat segera diklarifikasi sehingga tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di lingkungan pendidikan. Selain itu, seluruh pihak diminta untuk tetap mengedepankan aturan dan mekanisme yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan.
(ADV)
