PATI, redaksinusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menyoroti isu yang berkembang terkait rencana pergantian kepala sekolah SD dan SMP. Dalam audiensi bersama paguyuban kepala sekolah, DPRD menegaskan pentingnya keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyampaikan bahwa arah pembangunan birokrasi di Kabupaten Pati sejatinya sudah menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan mulai disiapkannya kaderisasi untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan eksekutif, sehingga ke depan tidak lagi banyak posisi yang diisi oleh pelaksana tugas (PLT).
“Pati ini menuju baik, kaderisasi sudah disiapkan untuk eksekutif. Harapannya ke depan tidak banyak lagi jabatan tinggi yang diisi oleh PLT, sehingga isu-isu seperti pemberhentian kepala sekolah ini tidak menjadi polemik,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang mengakui bahwa minimnya sosialisasi dari pihak eksekutif menjadi salah satu faktor munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kurangnya penyampaian informasi secara masif dinilai memicu munculnya “gorengan” isu yang berkembang luas dan menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan tenaga pendidik.
“Kita di DPRD pada prinsipnya setuju saja selama kebijakan itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun memang, sosialisasi dari eksekutif masih kurang masif, sehingga memunculkan berbagai persepsi di masyarakat,” tambahnya.
DPRD pun mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat meningkatkan komunikasi publik, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut dunia pendidikan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
(ADV)
