PATI, redaksinusantara.id — Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pati, Eko Kuswanto, mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35,814 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diikuti dengan pengelolaan belanja yang tepat sasaran.
Ia menilai peningkatan pendapatan memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah. Namun ruang tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memiliki manfaat nyata.
“Kenaikan pendapatan tentu menjadi hal positif. Tetapi setelah pendapatan bertambah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana uang tersebut digunakan,” kata Eko Kuswanto.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan belanja tambahan diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Eko menyebut sejumlah sektor pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran.
“Jangan sampai kita terlalu fokus mengejar pendapatan, tetapi kurang memperhatikan efektivitas belanja. Kualitas APBD harus dilihat dari dua sisi,” ujarnya.
Ia juga mendorong DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program setelah perubahan APBD disahkan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar perubahan anggaran tidak hanya selesai pada tahap administrasi.
“Setelah ditetapkan, kami juga punya tanggung jawab mengawasi pelaksanaannya. Program harus sesuai perencanaan dan hasilnya bisa diukur,” jelasnya.
Pembahasan Perubahan APBD Pati 2026 sendiri telah berlangsung di DPRD setelah penyampaian nota keuangan dan pandangan umum fraksi. DPRD menyatakan pembahasan diarahkan agar kebijakan anggaran tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Eko menambahkan, kenaikan PAD juga harus menjadi momentum memperbaiki perencanaan keuangan daerah secara keseluruhan.
“Yang kita inginkan adalah PAD meningkat, pelayanan meningkat, dan pembangunan juga semakin terasa. Jadi ada hubungan yang jelas antara pendapatan dan manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
