PATI, redaksinusantara.id – Penanganan infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Nggerit dengan Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, menuai sorotan. Adanya ruas yang masih relatif baik tetapi mendapatkan penanganan, sementara titik dengan kerusakan lebih berat belum tersentuh, memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pembangunan.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Jaza Khoerul Sofyan, menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur semestinya berangkat dari kondisi riil di lapangan. Tingkat kerusakan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting ketika pemerintah menentukan lokasi penanganan.
“Kalau ada jalan yang kondisinya masih cukup baik mendapat penanganan, sementara beberapa ratus meter dari sana terdapat kerusakan yang lebih berat, tentu masyarakat akan mempertanyakan dasar penentuan prioritasnya,” kata Jaza.
Ia menilai keluhan warga tersebut cukup beralasan. Terlebih, jalan yang mengalami kerusakan digunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas sehari-hari dan akses menuju kegiatan perekonomian di wilayah Nggerit dan Sumur.
Jaza mengatakan pembangunan jalan bukan sekadar mengejar terlaksananya paket pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat pada titik yang memang membutuhkan.
“Orientasinya jangan hanya proyek selesai. Yang jauh lebih penting adalah apakah pembangunan itu menjawab persoalan masyarakat. Kalau titik yang paling membutuhkan justru belum tertangani, berarti skala prioritasnya perlu ditinjau kembali,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta DPUTR melakukan pengecekan terhadap ruas jalan yang dikeluhkan warga. Hasil pengecekan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap bagian jalan yang mengalami kerusakan berat.
Menurut Jaza, kondisi jalan dalam satu koridor tidak selalu sama. Ada bagian yang masih layak, rusak ringan, hingga mengalami kerusakan berat. Perbedaan tersebut seharusnya sudah terpetakan sejak tahap awal perencanaan.
“Survei lapangan harus benar-benar detail, jangan hanya melihat jalurnya secara umum. Setiap segmen harus diketahui kondisinya sehingga anggaran bisa diarahkan terlebih dahulu ke titik yang urgensinya paling tinggi,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar aspirasi masyarakat sekitar menjadi salah satu bahan dalam menyusun program infrastruktur. Warga yang setiap hari melintasi ruas tersebut dinilai mengetahui perkembangan kondisi jalan di wilayahnya.
Jaza berharap persoalan di Nggerit menjadi bahan evaluasi agar penanganan jalan berikutnya semakin tepat sasaran.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau anggarannya terbatas, justru penentuan prioritas harus semakin ketat. Dahulukan ruas yang rusak berat dan mempunyai manfaat besar bagi aktivitas warga,” pungkasnya.
(ADV)
