PATI, redaksinusantara.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menilai rencana penggabungan seluruh aturan pemerintahan desa dalam satu Peraturan Daerah (Perda) akan berdampak positif terhadap pelayanan publik di tingkat desa.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi diperlukan agar pemerintah desa tidak lagi mengalami kesulitan dalam memahami aturan yang selama ini tersebar di beberapa perda berbeda.
“Kalau regulasinya sederhana dan mudah dipahami, maka pelayanan kepada masyarakat juga bisa lebih cepat dan efektif,” kata Ali.
Ia menjelaskan, perda terpadu nantinya akan mengatur berbagai aspek pemerintahan desa, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pemilihan kepala desa.
Ali menilai, langkah tersebut bukan sekadar penyederhanaan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati.
“Kita ingin desa fokus bekerja melayani masyarakat dan menjalankan pembangunan, bukan justru sibuk dengan tumpukan aturan yang terpisah-pisah,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPRD, Ali memastikan pihaknya akan mendorong pembahasan perda dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia juga berharap regulasi baru nantinya dapat menjadi solusi atas berbagai kendala administratif yang selama ini sering muncul di pemerintahan desa.
“Perda ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat desa. Karena kalau desa kuat, maka pembangunan daerah juga akan ikut kuat,” tandasnya.
(ADV)
