PATI, redaksinusantara.id – Komisi B DPRD Kabupaten Pati membuka ruang pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi masyarakat mengenai penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Aspirasi tersebut disampaikan organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) dalam audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (1/9/2026).
Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan mengatakan, audiensi menjadi sarana penting untuk mempertemukan persoalan yang dirasakan masyarakat dengan pihak legislatif.
“Kami berterima kasih karena GJL menyampaikan persoalannya secara langsung. Ini memberikan kesempatan kepada kami untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Muslihan.
Ia mengatakan, DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum mendapatkan informasi yang lengkap dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara objektif dengan melihat aturan dan kondisi faktual.
“Kita perlu duduk bersama. Aspirasi masyarakat kita dengarkan, kemudian pemerintah daerah juga kita minta penjelasan mengenai mekanisme yang diterapkan. Dari situ baru kita cari titik temu,” jelasnya.
Muslihan menegaskan, pihaknya siap menampung aspirasi GJL dan mengawal pembahasannya sesuai kewenangan DPRD.
Ia berharap persoalan penilaian BPHTB dapat diselesaikan melalui komunikasi dan evaluasi yang konstruktif.
(ADV)
