PATI, redaksinusantara.id – Stabilitas harga pangan dinilai tidak hanya bergantung pada intervensi saat harga mulai melonjak. Ketersediaan komoditas dan kelancaran distribusi dari tingkat produsen hingga konsumen juga perlu dipantau agar perubahan harga dapat diantisipasi lebih awal.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pati menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Menurut legislator Fraksi Demokrat tersebut, GPM memberikan manfaat dari dua sisi. Masyarakat mendapatkan kesempatan memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sementara pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi harga dan kebutuhan masyarakat.
“GPM menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Tetapi pengendalian harga juga harus melihat bagaimana kondisi rantai pasok secara keseluruhan,” ujar Mukit.
Ia menilai kebijakan di sektor pangan harus memperhatikan seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya konsumen, tetapi juga petani, peternak, pedagang dan distributor perlu mendapatkan perhatian agar keseimbangan dalam ekosistem pangan tetap terjaga.
Menurut Mukit, harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat. Namun, apabila harga di tingkat produsen terlalu rendah, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap pendapatan para pelaku usaha pangan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan pemantauan harga dan stok komoditas secara rutin. Ketersediaan data yang akurat dinilai dapat membantu pemerintah menentukan langkah intervensi secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Jangan menunggu sampai gejolak harga terjadi baru bertindak. Kalau harga dan stok dipantau secara berkala, pemerintah bisa lebih cepat mengambil langkah yang diperlukan,” jelasnya.
Mukit menambahkan, Komisi B DPRD Pati akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program yang berkaitan dengan sektor pangan. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas pangan tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan koordinasi antarinstansi dan keterlibatan berbagai pihak.
Ia berharap GPM dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pengendalian pangan daerah. Dengan begitu, program tersebut tidak hanya menjadi solusi sementara bagi masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Kalau keduanya terlindungi, ketahanan pangan daerah juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
(ADV)
