PATI – DPRD Kabupaten Pati menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menyikapi kabar mengenai pengunduran diri Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Menurut DPRD, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait kabar pengunduran diri Direktur RSUD RAA Soewondo. Karena itu, DPRD memilih menunggu penjelasan dan administrasi resmi dari pemerintah daerah sebelum mengambil sikap.
“Hingga saat ini kami belum menerima dokumen resmi mengenai pengunduran diri Direktur RSUD Soewondo. DPRD tentu akan mencermati persoalan ini berdasarkan data dan administrasi yang sah, sehingga tidak muncul kesimpulan yang prematur,” ujar Ali Badrudin.
Ia menegaskan bahwa setiap proses pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Menurutnya, transparansi merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Ali Badrudin juga menyampaikan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh mengenai perkembangan persoalan tersebut. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan secara objektif dan sesuai kewenangannya.
“Kami ingin seluruh proses berjalan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Jika memang ada perubahan dalam struktur kepemimpinan rumah sakit, tentu harus disampaikan secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Ali, yang paling utama adalah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh dinamika internal organisasi. Ia berharap seluruh jajaran RSUD Soewondo tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses administrasi berlangsung.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional. Harapan kami, apa pun keputusan yang nantinya diambil pemerintah daerah, orientasinya harus tetap pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.
(ADV)
