PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan, khususnya yang bersumber dari anggaran pemerintah. Langkah tersebut menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di SDN Sampok.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, mengatakan kasus yang terjadi di SDN Sampok menjadi pengingat penting bahwa fungsi pengawasan legislatif harus terus diperkuat agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar sesuai peruntukannya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan bagi sektor pendidikan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
“Ini adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan kami. Kami akan terus memperkuat kontrol, terutama di bidang pendidikan, agar setiap anggaran benar-benar berdampak positif bagi peningkatan sarana belajar,” ujar Eko.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D berencana melakukan penyisiran terhadap sejumlah proyek pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Pati. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan serupa yang terjadi di sekolah lain.
Eko menegaskan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada proyek yang sedang menjadi sorotan, tetapi juga akan menyasar berbagai kegiatan pembangunan maupun pengadaan di sektor pendidikan yang menggunakan anggaran daerah maupun pemerintah pusat.
Ia menilai pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan sekaligus melindungi hak peserta didik untuk memperoleh fasilitas belajar yang layak.
“Kami ingin memastikan seluruh anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Jangan sampai ada penyimpangan yang akhirnya merugikan sekolah maupun para siswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi D bukan semata mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga marwah dunia pendidikan di Kabupaten Pati. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pendidikan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga kualitas layanan pendidikan di Bumi Mina Tani terus meningkat.
(ADV)
