PATI, redaksinusantara.id – Perencanaan pembangunan infrastruktur dalam RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 mendapat perhatian dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Anggota Fraksi PPP DPRD Pati, Ulin Nuha, meminta pemerintah daerah memastikan setiap alokasi belanja modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi.
Dalam rancangan anggaran tersebut, belanja modal direncanakan mencapai Rp197,06 miliar. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi tercatat sebesar Rp89,85 miliar.
Ulin Nuha menilai besaran anggaran tersebut perlu disertai perencanaan yang cermat. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi infrastruktur saat ini, tingkat kebutuhan di setiap wilayah, serta dampak pembangunan terhadap aktivitas masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang terealisasi. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki fungsi yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga, terutama dalam menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi.
“Prioritas pembangunan perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Infrastruktur yang dibangun harus mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendukung aktivitas ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” kata Ulin Nuha.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ant wilayah agar manfaat anggaran tidak hanya terpusat di kawasan tertentu. Penentuan lokasi proyek perlu didasarkan pada tingkat kerusakan, frekuensi penggunaan infrastruktur, aspirasi masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Bagi wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, misalnya, kondisi jalan dan jaringan irigasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran produksi hingga distribusi hasil usaha. Infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar akses menuju pasar sekaligus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain ketepatan penentuan proyek, Ulin Nuha mengingatkan bahwa kualitas pengerjaan harus menjadi perhatian selama pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dan pemeliharaan juga diperlukan agar infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Ia berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan manfaat jangka panjang dari setiap proyek yang dibiayai pemerintah daerah.
Fraksi PPP mendorong agar belanja infrastruktur diarahkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati. Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.
(ADV)
