PATI – Efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Suwarno, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mampu mengelola anggaran yang tersedia secara efektif agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal.
Menurut Suwarno, dalam kondisi keterbatasan anggaran, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut menyusun skala prioritas yang jelas. Belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan pengeluaran yang masih dapat ditunda.
“Di tengah keterbatasan anggaran, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara tepat sasaran. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu karena persoalan pengelolaan anggaran,” ujar Suwarno.
Ia menilai Disdukcapil perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh pos belanja sehingga anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak, seperti pemeliharaan perangkat pelayanan, jaringan, server, serta penyediaan kebutuhan operasional pencetakan dokumen kependudukan.
Suwarno juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Disdukcapil dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) apabila terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian persoalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap OPD tidak hanya menunggu solusi, tetapi juga proaktif mencari langkah-langkah yang bisa dilakukan sesuai ketentuan. Yang paling penting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak mengalami hambatan,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Suwarno menilai perencanaan anggaran ke depan perlu disusun lebih matang dengan memperhitungkan kebutuhan operasional pelayanan publik secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kendala serupa pada tahun-tahun berikutnya.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Suwarno, akan terus mengawal kebijakan penganggaran dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan agar tetap berjalan maksimal. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan OPD dapat menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, profesional, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
(ADV)
