PATI, redaksinusantara.id – Penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Plosojenar, Kecamatan Jakenan, dinilai membutuhkan kerja sama berbagai instansi. Selain kesiapan armada pemadam, dukungan suplai air, akses menuju lokasi, hingga kondisi lingkungan turut menentukan kelancaran proses pemadaman.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDIP, Suwarno, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peninjauan langsung di lokasi kebakaran pada Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pengerahan personel dan armada dari sejumlah pos pemadam, ditambah dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di kawasan TPS membutuhkan koordinasi yang terintegrasi.
“Kondisi di lapangan membutuhkan koordinasi yang cepat. Damkar bertugas melakukan pemadaman, BPBD mendukung suplai air, sementara akses dan kondisi lingkungan juga harus diperhatikan. Semua harus bergerak dalam satu pola penanganan,” ujar Suwarno.
Ia menjelaskan, kebakaran di kawasan TPS memiliki tantangan tersendiri karena material yang terbakar umumnya menumpuk dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas menjangkau sumber api secara langsung.
Selain itu, api yang terlihat dari permukaan belum tentu menunjukkan seluruh titik panas telah berhasil dipadamkan. Bara yang berada di bagian dalam tumpukan material masih berpotensi memicu munculnya api kembali.
“Kebakaran di TPS tidak bisa hanya melihat api yang terlihat. Titik panas di dalam tumpukan material juga harus menjadi perhatian. Karena itu penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan yang cukup,” jelasnya.
Karena karakteristik tersebut, Suwarno menilai proses pemadaman perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menganggap kondisi telah aman hanya karena kobaran api mulai berkurang.
Ia juga mendorong adanya evaluasi bersama setelah penanganan kebakaran selesai. Evaluasi diperlukan untuk memetakan kendala yang dihadapi petugas sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Dari kejadian ini kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih kurang. Hasil evaluasi itu harus menjadi dasar untuk memperbaiki pola penanganan ke depan,” pungkasnya.
(ADV)
