PATI, redaksinusantara.id – Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian anggaran, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati sekaligus Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan melalui APBD harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, baik berkaitan dengan infrastruktur maupun kebutuhan sosial lainnya.
“Perubahan APBD harus memiliki orientasi pelayanan. Artinya, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap program yang dibiayai APBD,” ujar Teguh.
Ia menilai sektor infrastruktur masih menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian dalam perubahan anggaran. Pemerintah daerah diketahui menyiapkan tambahan sekitar Rp60 miliar untuk kebutuhan infrastruktur pada Perubahan APBD 2026.
Namun, Teguh mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya proyek yang dapat dikerjakan.
Menurutnya, kualitas pembangunan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan anggaran. Infrastruktur yang dibangun dengan kualitas baik akan memberikan manfaat lebih panjang sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
“Yang penting bukan hanya berapa banyak jalan yang diperbaiki, tetapi bagaimana kualitasnya dan apakah setelah selesai benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Teguh juga menyoroti kebutuhan penguatan mitigasi bencana. Sejumlah wilayah di Pati masih menghadapi ancaman banjir maupun kekeringan sehingga upaya pencegahan dinilai perlu masuk dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan penanganan ketika bencana telah terjadi. Langkah antisipasi, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan sarana dan prasarana perlu diperkuat sejak awal.
“Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi harus diperkuat sehingga pemerintah memiliki kesiapan menghadapi kondisi di lapangan,” pungkasnya.
(ADV)
