PATI, redaksinusantara.id — Kemarau panjang dan rendahnya pasang air laut mulai menghambat aktivitas petani garam di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena sektor garam menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat di kawasan pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan keberlanjutan usaha petani di tengah kendala produksi yang terjadi.
Menurutnya, dampak gangguan produksi tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya hasil garam, tetapi juga menyangkut pendapatan rumah tangga petani yang bergantung pada sektor tersebut.
“Garam ini bukan hanya soal produksi. Ada banyak petambak yang menggantungkan pendapatan dari sektor ini. Karena itu, ketika terjadi gangguan produksi, dampaknya juga harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Sadikin.
Kabupaten Pati memiliki kawasan produksi garam yang cukup luas. Data yang ada mencatat luas lahan produksi garam mencapai sekitar 2.901 hektare dan tersebar di sejumlah wilayah pesisir.
Di Batangan, kendala muncul ketika air pasang tidak cukup tinggi untuk masuk ke kawasan tambak. Akibatnya, sebagian petani mengalami kesulitan mengisi tambak dan proses produksi tidak dapat berjalan secara optimal.
Sadikin mengatakan dukungan pemerintah tidak harus selalu diberikan dalam bentuk bantuan tunai. Menurutnya, penyediaan sarana yang dapat membantu proses produksi justru menjadi salah satu bentuk intervensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani.
Beberapa dukungan yang dapat dipertimbangkan antara lain penyediaan pompa air, pembenahan saluran menuju tambak, serta penguatan kelembagaan atau kelompok petani garam.
“Yang penting bantuan sesuai kebutuhan di lapangan. Petani garam harus tetap memiliki kemampuan untuk melanjutkan produksi,” ujarnya.
Selain persoalan produksi, Sadikin meminta pemerintah memperhatikan aspek pemasaran dan tata niaga garam. Menurutnya, dukungan kepada petani perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan proses produksi hingga hasil panen dapat terserap dengan kondisi harga yang layak.
“Petani harus mendapatkan kepastian. Mulai dari bisa produksi sampai hasil produksinya terserap dengan harga yang layak,” pungkasnya.
(ADV)
