PATI, redaksinusantara.id — Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, meminta Pemerintah Kabupaten Pati melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program beasiswa bagi 183 mahasiswa penerima.
Menurut Endah, evaluasi diperlukan untuk memastikan program tersebut memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari proses pendataan hingga bantuan diterima oleh mahasiswa. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.
Ia menyebut sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, di antaranya ketepatan data penerima, besaran bantuan, sumber pembiayaan, hingga tata cara pencairan.
“Kita jangan hanya berbicara soal uangnya sudah cair atau belum. Mekanisme dari awal sampai pencairan harus dievaluasi agar program ini benar-benar memiliki sistem yang jelas,” tuturnya.
Endah menilai program beasiswa yang menyasar mahasiswa membutuhkan perencanaan berkelanjutan. Sebab, kebutuhan pendidikan tidak berhenti hanya pada satu periode pencairan, melainkan berlangsung selama mahasiswa menjalani masa studi.
Karena itu, kepastian pembiayaan menjadi hal yang penting agar mahasiswa tidak terus menghadapi ketidakjelasan terkait keberlanjutan bantuan.
“Programnya harus dipandang sebagai satu rangkaian sampai mahasiswa lulus. Jangan sampai setiap tahun muncul persoalan baru mengenai siapa yang membiayai,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang tersedia, program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Pati yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, SNBT, dan UTBK tahun 2025.
Endah berharap Pemkab Pati dapat menyusun pola pendanaan yang lebih terencana sehingga penerima memperoleh kepastian selama mengikuti pendidikan. Di sisi lain, skema tersebut juga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kejelasan mekanisme sejak awal akan membantu pemerintah dalam mengatur kebutuhan anggaran sekaligus memberikan kepastian kepada mahasiswa penerima mengenai keberlanjutan program.
(ADV)
