Dinamika fluktuasi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pati saat ini memerlukan perhatian khusus dalam setiap perumusan tarif pungutan daerah. Anggota DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, meminta pemerintah daerah untuk bersikap bijaksana dan tidak menutup mata terhadap realitas penurunan daya beli sebagian kelompok masyarakat di Bumi Mina Tani.
Muslihan menyatakan bahwa penetapan draf perubahan aturan pajak wajib dilandasi oleh empati sosial terhadap beban hidup kepala keluarga dan pelaku usaha. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang justru memperparah ketimpangan ekonomi atau menghambat perputaran modal usaha mikro di daerah.
“Jangan sampai masyarakat merasa hanya dijadikan objek peningkatan PAD tanpa memperhatikan kondisi ekonomi mereka,” ungkap Muslihan merinci poin keberpihakan politik dan ekonomi yang diusung oleh fraksinya.
Komisi terkait di dewan didesak untuk mengkaji kembali pengelompokan wajib pajak agar lebih berwawasan keadilan. Muslihan menegaskan bahwa besaran indeks lokalitas harus memberikan dispensasi atau keringanan yang nyata bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih rentan dan membutuhkan stimulus bantuan.
(ADV)
