PATI, redaksinusantara.id – Tambahan anggaran untuk sektor infrastruktur dalam Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 diminta diarahkan pada program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Anggota DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Endah Sri Wahyuningati, mengatakan penentuan program infrastruktur perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas di lapangan.
Hal itu disampaikannya setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pati menyepakati Perubahan APBD 2026 melalui Rapat Paripurna Persetujuan Bersama.
Menurut Endah, infrastruktur menjadi salah satu penunjang utama aktivitas masyarakat. Karena itu, tambahan anggaran yang diberikan harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Kalau ada tambahan anggaran untuk infrastruktur, tentu penggunaannya harus tepat sasaran. Program yang dipilih harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Endah.
Ia menyebut pembangunan jalan dan berbagai sarana infrastruktur lainnya perlu didasarkan pada kondisi faktual di setiap wilayah. Pertimbangan tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat secara optimal.
Selain ketepatan sasaran, Endah juga menekankan aspek kualitas. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi pekerjaan, tetapi harus menghasilkan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan hanya melihat besaran anggarannya. Kualitas pekerjaan dan manfaat setelah pembangunan selesai juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Endah menambahkan, DPRD Pati akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program yang telah disepakati dalam Perubahan APBD 2026.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.
Ia berharap tambahan alokasi untuk sektor infrastruktur mampu mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pati.
(ADV)
