banner 728x250

Distribusi Air Bersih Disiapkan, DPRD Pati Minta Wilayah Paling Terdampak Diprioritaskan

banner 120x600
banner 468x60

PATI, redaksinusantara.id – Penyaluran bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Pati diminta tidak dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. DPRD Pati mendorong agar distribusi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Warsiti, mengatakan penanganan dalam masa tanggap darurat harus diarahkan kepada warga yang benar-benar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurutnya, kondisi kekeringan di setiap desa tidak selalu sama. Karena itu, data mengenai jumlah warga terdampak dan tingkat kebutuhan air perlu menjadi dasar dalam menentukan pola pendistribusian.

“Situasi di setiap desa berbeda. Maka distribusi air juga perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” ujar Warsiti.

Pemkab Pati sebelumnya menyiapkan pendistribusian air bersih ke sekitar 40 desa terdampak. Penanganan tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada Senin mendatang setelah status tanggap darurat diberlakukan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD. Selain itu, dukungan melalui program CSR Bank Jateng juga disiapkan sebagai alternatif pembiayaan.

Warsiti meminta anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara tepat dan menyesuaikan kebutuhan faktual di lapangan. Efektivitas penggunaan anggaran dinilai penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang mengalami dampak paling besar.

“Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Yang menjadi prioritas adalah masyarakat yang memang paling membutuhkan bantuan air,” katanya.

Ia juga meminta pendataan desa dan kelompok masyarakat terdampak dilakukan secara akurat. Data tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan dapat dilakukan secara terarah.

Di samping langkah darurat, Warsiti mendorong pemerintah tetap melanjutkan perencanaan pembangunan sumber air permanen. Menurutnya, penyediaan infrastruktur air jangka panjang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air setiap kali musim kemarau berlangsung.

(ADV)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *