Persoalan dugaan pungutan buku di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar masalah teknis administrasi semata. Anggota Komisi D DPRD Pati dari Partai NasDem, Didin Syafrudin, melihat fenomena ini sebagai indikasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah-sekolah.
Didin menekankan bahwa fokus utama evaluasi harus terletak pada bagaimana kebijakan pusat dan daerah diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Ia khawatir jika sistem pengawasan lemah, kebijakan pendidikan yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru berbalik menjadi beban finansial baru.
“Jangan hanya fokus pada satu kasus, tapi lihat juga sistem pengawasannya sudah berjalan maksimal atau belum,” ungkapnya. Evaluasi ini diharapkan mampu memetakan titik-titik lemah dalam birokrasi pendidikan yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Legislator dari Partai NasDem ini berharap hasil evaluasi tersebut dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat. Didin menegaskan bahwa DPRD akan terus menekan pihak eksekutif agar berani melakukan perubahan radikal jika ditemukan sistem yang sudah tidak relevan lagi.
(ADV)
