banner 728x250

Kastomo-Bambang Dorong Skema Pembiayaan Pembangunan yang Terukur

banner 120x600
banner 468x60

PATI, redaksinusantara.id — Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah mulai memperluas pilihan sumber pembiayaan pembangunan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD Pati, Kastomo dan Bambang Susilo, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kastomo mengatakan kebutuhan pembangunan daerah terus berkembang, sementara kemampuan APBD memiliki batas. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang tetap sesuai dengan regulasi.

“Tidak semua kebutuhan pembangunan harus dibebankan kepada APBD. Pemerintah perlu kreatif mencari sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan,” ujar Kastomo.

Menurutnya, kerja sama dengan badan usaha dapat dipertimbangkan untuk sejumlah sektor yang memiliki peluang dikelola melalui skema kemitraan. Dengan pilihan pembiayaan yang lebih beragam, beban APBD diharapkan dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

Namun, Bambang Susilo mengingatkan agar setiap skema pembiayaan alternatif disusun berdasarkan kajian yang matang. Menurutnya, pemerintah perlu menghitung konsekuensi jangka panjang sebelum memutuskan suatu bentuk kerja sama.

“Jangan sampai pendanaan alternatif justru menciptakan beban baru bagi pemerintah di kemudian hari. Semuanya harus dihitung dari sisi manfaat, risiko, dan kemampuan daerah,” kata Bambang.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap kerja sama pembiayaan yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak lain. Transparansi diperlukan agar proses maupun penggunaan skema pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan.

Kastomo menambahkan, pencarian sumber pendanaan alternatif sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam jangka pendek. Strategi tersebut perlu menjadi bagian dari perencanaan fiskal daerah secara berkelanjutan.

“Tujuannya bukan sekadar mencari uang untuk menutup kebutuhan anggaran, tetapi membangun sistem pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan,” tandasnya.

(ADV)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *